Instrumen KIP (Keterbukaan Informasi Publik)

Implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

Siapa yang wajib menjalankan :
Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah


UU No 14 Tahun 2008, pasal 1 ayat 3 :
Badan Publik adalah lembaga eksekutif , legislative, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negar (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , atau organisasi non Pemerintahsepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) , sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


Kewajiban Badan Publik :
UU No 14 Tahun 2008 pasal 7

  1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuaidengan ketentuan.
  2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
  3. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Badan Publik harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Hak Pemohon Informasi Publik :
UU No 14 Tahun 2008 pasal 4

  1. Setiap orang berhak memperoleh informasi public sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.
  2. Setiap Orang Berhak :
    Melihat dan mengetahui Informasi Publik
    b. Menghadiri pertemuan public yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik
    c. Mendaptkan salinan informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang–Undang ini dan atau
    d. Menyebarluaskan informasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan.
    3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi disertai alasan permintaan tersebut
    4. Setiap Permohonan Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Kewajiban Pengguna Informasi Publik :
UU No 14 Tahun 2008 pasal 5

  1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
  2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber darimana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


Apa yang harus dilakukan Badan Publik :
UU No 14 Tahun 2008 pasal 13 ayat 1
Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik :
a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan,
b. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat , mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional

UU No 14 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9 :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang bertanggung di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

 

Info tambahan

  • Jabatan di PPID: Atasan PPID
  • Jabatan Dinas: Kepala Desa Kemloko
  • Mulai Menjabat: 05 April 2017
  • .: .
  • Jabatan di PPID: PPID
  • Jabatan Dinas: Sekretaris Desa Kemloko
  • Mulai Menjabat: 05 April 2017
  • .: .
  • Jabatan di PPID: Sekretaris
  • Jabatan Kedinasan: Kaur Pemerintahan
  • Mulai menjabat: 05 April 2017
  • .: .
  • Jabatan di PPID: Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
  • Jabatan Dinas: Kaur Umum
  • Mulai Menjabat: 05 April 2017
  • .: .
  • Jabatan di PPID: Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
  • Jabatan Dinas: Kaur Ekobang
  • Mulai Menjabat: 05 April 2017
  • .: .
  • Jabatan di PPID: Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
  • Jabatan Dinas: Kaur Kesra
  • Mulai Menjabat: 05 April 2017
Baca 619 kali
Super User

| ADMIN

Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh UUD, yaitu tercantum pada pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

icom.co.id
Masuk untuk memberikan komentar

0 0 PPID DESA KEMLOKO

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kemloko
cache/resized/2abf88339b35336f71e03d85803acfe7.jpg
Kaur Keuangan
PPID - Sekretaris, 11 Pebruari 1957
ISMUNI
cache/resized/13c6e6ae52980a8b1d863497fd7d7271.jpg
KAUR Perencanaan
PPID - Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi, 23 Pebruari 1968
YASIN TOHARI
cache/resized/9495260337ce70ed430c006ba369ba32.jpg
KASI Kesejahteraan
PPID - Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, 04 September 1960
KODIM BASUKI
cache/resized/c5a5e3a8676404f6792eca30a81ae30f.jpg
KAUR Umum
PPID - Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, 13 Mei 1967
NASRODIN
cache/resized/6a850fd640e99aa4f5517b47165c0c19.jpg
Kepala Desa Kemloko
Atasan PPID, 26 Desember 1962
MUH DHOFIR  
Langganan Berita
Gabung Geub WA Kami
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…