SOP Pelayanan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka penyelenggraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. KM Kominfo No.117 Tahun 2010 dirubah menjadi KM Kominfo No. 1740 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

 

DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi public, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi public melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan  Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.; dan website : http://kemloko.info

 

 

 

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

 

sop

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

 

WAKTU PELAYANAN INFORMASI

 

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

jam layanan informasi

maklumat

mekanisme

waktu

 

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

 

 

  1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi public memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
  2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
  3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;

 

BIAYA – TARIF

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi public secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

 

KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

 

LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan public dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang Pelayanan Informasi membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selanjutnya PPID setiap bulan melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi public yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi public disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

 

KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

 

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

  1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  2. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang¬Undang ini.

Info tambahan

  • Jabatan di PPID: Atasan PPID
  • Jabatan Dinas: Kepala Desa Kemloko
  • Mulai Menjabat: 05 April 2017
  • .: .
  • Jabatan di PPID: PPID
  • Jabatan Dinas: Sekretaris Desa Kemloko
  • Mulai Menjabat: 05 April 2017
  • .: .
  • Jabatan di PPID: Sekretaris
  • Jabatan Kedinasan: Kaur Pemerintahan
  • Mulai menjabat: 05 April 2017
  • .: .
  • Jabatan di PPID: Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
  • Jabatan Dinas: Kaur Umum
  • Mulai Menjabat: 05 April 2017
  • .: .
  • Jabatan di PPID: Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
  • Jabatan Dinas: Kaur Ekobang
  • Mulai Menjabat: 05 April 2017
  • .: .
  • Jabatan di PPID: Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
  • Jabatan Dinas: Kaur Kesra
  • Mulai Menjabat: 05 April 2017
Super User

| ADMIN

Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh UUD, yaitu tercantum pada pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

icom.co.id
Masuk untuk memberikan komentar

0 0 PPID DESA KEMLOKO

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Kemloko
cache/resized/9495260337ce70ed430c006ba369ba32.jpg
KASI Kesejahteraan
PPID - Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, 04 September 1960
KODIM BASUKI
cache/resized/c5a5e3a8676404f6792eca30a81ae30f.jpg
KAUR Umum
PPID - Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, 13 Mei 1967
NASRODIN
cache/resized/13c6e6ae52980a8b1d863497fd7d7271.jpg
KAUR Perencanaan
PPID - Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi, 23 Pebruari 1968
YASIN TOHARI
cache/resized/2abf88339b35336f71e03d85803acfe7.jpg
Kaur Keuangan
PPID - Sekretaris, 11 Pebruari 1957
ISMUNI
cache/resized/6a850fd640e99aa4f5517b47165c0c19.jpg
Kepala Desa Kemloko
Atasan PPID, 26 Desember 1962
MUH DHOFIR  
Langganan Berita
Gabung Geub WA Kami
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…