Tahap Pelaksanaan Musdus

Pelaksanaan forum musyawarah dusun/rembug warga  meliputi agenda sebagai berikut : 

Pelaksanaan forum musyawarah dusun/rembug warga  meliputi agenda sebagai berikut: 

  1. Pembukaan oleh Kepala Dusun/Ketua RW setempat. 
  2. Pembacaan agenda dan penjelasan mekanisme musyawarah dusun/ rembug warga oleh sekretaris. 
  3. Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk bahan musyawarah dan diskusi : 
  4. Musyawarah dusun/rembug warga yang dipandu oleh pemandu/fasilitator
  5. Rembug penentuan Tim Delegasi Dusun/RW yang akan mewakili dusun/RW-nya pada forum Musrenbang Desa/Kelurahan.
  6. Penandatanganan Berita Acara
  7. Pembacaan Berita Acara
  8. Penutupan Msyawarah Dusun

 


Sebelum dijelaskan satu persatu dari tahap pelaksanaan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam acara Musyawarah sebaiknya menyediakan waktu yang cukup luas pada sesi musyawarah/ rembug. Oleh karenanya pembicara pada pembukaan, pembacaan agenda musyawarah dan pemaparan-pemaparan oleh para nara sumber harus singkat, padat, jelas.Tidak menjadi ajang kontes pidato.

  1. Pembukaan oleh Kepala Dusun/Ketua RW setempat. ( meliputi penyampaian Latar belakang, dasar hukum, maksud tujuan dan biaya penyelenggaraan musyawarah dusun disertai ucapan terimakasih dan langsung membuka secara resmi acara Musyawarah disampaikan paling lama 5 menit).
  2. Pembacaan agenda dan penjelasan mekanisme musyawarah dusun/ rembug warga oleh sekretaris. (meliputi penjelasan bagaimana musyawarah dusun dilaksanakan  dan apa saja yang harus dihasilkan/ disepakati dalam musyawarah dusun disampaikan paling lama 10 menit).
  3. Pemaparan-pemaparan dan tanggapan sebagai masukan untuk bahan musyawarah dan diskusi :
  • Kepala Dusun (meliputi penyampaian evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2016 dan kebijakan pembangunan menyangkut  kepentingan wilayah Dusun paling lama 10 menit).
  • Kepala Desa atau aparatur pemerintah desa  (meliputi penyampaian evaluasi program/ kegiatan tahun sebelumnya, konsep dan kebijakan pembangunan desa sesuai RPJM Desa yang telah ditetapkan, informasi sumber-sumber pendanaan dan kebijakan pemanfaatan PAD Desa, ADD, Dana Desa, bantuan keuangan dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Informasi penting lainnya).
  • Tanggapan pihak pemerintah desa atas pemaparan kepala dusun (meliputi koreksi atau penegasan agar pembangunan di wilayah dusun mengacu kepada kebijakan pembangunan desa  sesuai RPJM Desa). 

 

4. Musyawarah dusun/rembug warga yang dipandu oleh pemandu/fasilitator/Pendamping lokal desa.

Pemandu musyawarah harus mampu mejembatani usulan warga dengan prioritas pembangunan pada RPJMDesa. Dalam menentukan prioritas pembangunan  pemandu hendaknya memperhatikan hal-hal berikut :
a) Membedakan antar keinginan dan kebutuhan , perlu diingat kadang warga tidak mampu membedakan antara kenginan dan kebutuhan. Suatu Program/kegiatan  merupakan kebutuhan apabila sifatnya tidak dapat ditunda, apabila tidak segera ditangani atau dilaksanakan akan berdampak kepada keselamatan jiwa atau mengganggu aktifitas warga yang lebih luas.
b) Nilai manfaat (Program/kegiatan hendaknya berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan orang banyak dan jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan terganggunya aktifitas warga yag lebih luas.
c) Program/ kegiatan harus bermanfaat terhadap  upaya penanggulangan kemiskinan.
d) Ketersediaan sumberdaya (SDA & SDM) dan sumber pendanaan.
Musyawarah harus menyepakati dan merumuskan program priritas pembangunan, mencakup :
a) Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui swadaya murni masyarakat dusun/warga RW setempat.
b) Kegiatan prioritas yang akan diusulkan pendanaannya melalui mekanisme musrenbang desa/kelurahan. Kegiatan yang diusulkan terdiri dari :
• Kegiatan pembangunan sarana prasrana dilingkungan dusun/ RW setempat
• Kegiatan kemasyarakatan dan;
• Kegiatan pemberdayaan masyarakat;

5. Rembug penentuan Tim Delegasi Dusun/RW yang akan mewakili dusun/RW-nya pada forum Musrenbang Desa/Kelurahan. Terdiri dari 5 (lima) orang,  2 (dua orang diantaranya wakil perempuan sebagai perwakilan dusun/RW setempat yang dapat memperjuangkan usulan hasil musdus di forum Musrenbang Desa/ Kelurahan. 

6. Penandatanganan Berita Acara dan Pembacaan Berita Acara.

Apabila Musyawarah telah berhasil menyepakati usulan/kegiatan prioritas yang akan diperjuangkan pada Musrenbang desa/kelurahan dan disepakati Tim  Delegasi Dusun/RW dibuat berita acara  dan surat mandat. Berita Acara dibacakan agar diketahui oleh peserta musyawarah dan ditandatangani oleh wakil peserta musyawarah.

Daftar Pustaka
Panduan dan format administrasi MUSRENBANGDUS, http://format-lengkap-administrasi-desa.blogspot.co.id/2017/01/panduan-format-administrasi.html, Oleh format-lengkap-administrasi-desa.blogspot.com 11 January 2017
Baca 19703 kali
Super User

| ADMIN

Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh UUD, yaitu tercantum pada pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

icom.co.id
Masuk untuk memberikan komentar
Langganan Berita
Gabung Geub WA Kami
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…