Mengenal lebih jauh LPMD Kemloko

 

 

 

 

A. Ruang Lingkup

Pedoman ini dibuat untuk pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kemloko yang tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan.
 
B. Singakatan dan Pengertian
1. Singkatan LPM
LPM singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 
2. Pengertian LPM
LPM adalah lembaga masyarakat di Desa/Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa swadaya gotong-royong masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.
 
C. Dasar Hukum dan Tujuan
 
1. Dasar hukum yang melandasi terbentuknya LPM:
  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1950 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3475);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4348);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantu ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4106);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4588);
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2003 tantang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4/C);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2003 tantang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badab dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3/C);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2003 tantang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Trenggalek ( Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7/C);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2006 tantang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Keluraha;
 
2. Tujuan LPM
 
Mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dan menumbuhkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif di bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian serta tindak lanjut pembangunan guna mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.
 
Baca 5796 kali
Super User

| ADMIN

Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh UUD, yaitu tercantum pada pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

icom.co.id
Masuk untuk memberikan komentar
Langganan Berita
Gabung Geub WA Kami
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…